Ada Pasal-pasal Karet Revisi KUHP yang Jadi Sorotan Berbagai Pihak

0

godepok/RKUHP – Komisi III DPR RI bersama Pemerintah telah menyetujui revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Rapat Kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Kendati demikian, ada beberapa pihak yang menilai bahwa revisi KUHP tersebut belum bisa disahkan, karena terdapat pasal-pasal karet yang dapat merugikan banyak pihak terutama masyarakat umum.

Berikut rangkuman pasal-pasal dalam revisi KUHP yang menjadi sorotan publik:
a pasal 418 tentang sex diluar nikah juga sempat menjadi sorotan. Namun pada akhirnya pasal tersebut disetujui oleh DPR dan Pemerintah untuk dihapuskan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly mengusulkan penghapusan pasal tersebut.

‎”Tanpa membahas lebih dalam, untuk pasal 418 jika berkenan, atas nama pemerintah saya memohon untuk di-drop,” ungkapnya saat rapat bersama dengan Komisi III DPRterkait pembahasan revisi KUHP di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

– Pasal Tentang Aborsi

Pasal 251 ayat (1) tentang pemberi obat aborsi, pasal 415 tentang alat untuk aborsi, serta pasal 470 ayat (1) dan pasal 471 ayat (1) tentang aborsi.

Pasal tersebut dinilai diskriminatif dan berpotensi mengkriminalisasi perempuan.

Riska Carolina, Advokat dan Spesialis Kebijakan Publik PKBI mengungkapkan bahwa ia menolak adanya pengaturan aborsi di KUHP, sebab perbuatan itu telah diatur dalam UU Kesehatan.

“Jika kita telisik dari pembahasan UU Kesehatan, latar belakang hadirnya ketentuan mengenai aborsi adalah merespon aspek kesehatan yang harusnya dilindungi dalam praktik aborsi,” ujarnya.

– Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden

Pasal ini terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden yang diatur dalam pasal 218 sampai pasal 220 revisi KUHP.

Salah satunya pasal 219 yang menjadi sorotan yang berbunyi: Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Ade Wahyudi, menilai bahwa pasal tersebut berpotensi melemahkan kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat di Indonesia.

“Kenapa kita permasalahkan?, pendapat kami dari sejarahnya bahwa pasal penghinaan presiden itu diperuntukkan menjerat para penghina ratu Belanda. Namun konteksnya saat itu adalah ratu dan raja itu sebagai simbol negara bukan simbol pemerintah. Sedangkan dalam konteks di Indonesia presiden adalah simbol kepala negara dan juga kepala pemerintahan,” katanya di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

– Pasal Pencemaran Agama

Pasal revisi KUHP yang kontroversi terkait pasal tindak pidana terhadap agama dan kehidupan agama, terdiri dari pasal 304 sampai pasal 309.

Direktur LBH Pers, Ade Wahyudi, mengungkapkan bahwa pasal penistaan agama dan pencemaran nama baik juga menjadi ancaman bagi kebebasan pers.

Selain itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menilai pasal penodaan agama rawan dipolitisasi.

Menurut Politikus PSI, Dini Purwono, pada pasal tersebut tidak ada kejelasan penilaian tentang apakah suatu perbuatan bersifat permusuhan atau penodaan agama.

“Apabila hanya didasarkan pada perasaan beragama orang per orang, jelas ini akan menimbulkan tafsir subyektif yang melukai azas keadilan publik atau umum,” ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

– Pasal Tindak Pidana Korupsi

Pasal 604, 605 dan 607 mengatur ancaman pidana korupsi yang lebih ringan dibandingkan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). UU Tipikor termasuk beleid yang lex specialis atau bersifat khusus, dan apabila diadu dengan KUHP maka akan dianulir.

Revisi KUHP juga dianggap tak mengakomodir Pasal 15 yang bisa menjerat orang yang mencoba, membantu dan melakukan pemufakatan jahat untuk tipikor dihukum setara dengan delik penuh. Selain itu, pasal tipikor dalam revisi KUHP tidak menerapkan adanya pidana tambahan berupa uang pengganti.

Pasal tipikor dalam revisi KUHP juga menuai kontroversi, hal ini diatur dalam pasal 604, 605, 607 membahas tentang hukuman koruptor yang diturunkan menjadi minimal 2 tahun penjara. Padahal dalam KUHP lama, hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi minimal 4 tahun penjara. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan UU Tipikor sendiri.

Pasal 604 berbunyi, ‘setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI. (bhimo godepok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here