Arsul Sani : Pilpres Langsung Tak Masuk Obyek Amandemen Terbatas UUD 1945 Tentang GBHN

0
6

godepok-Nasional. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatakan amandemen terbatas UUD 1945 . PPP juga menuturkan Amandemen  untuk menghidupkan kembali GBHN harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  dan tak akan menyerempet ke soal sistem pemilihan presiden (Pilpres) yang berlaku saat ini, yaitu secara langsung.

“Amandemen tentang GBHN harus melihat RPJMN. Salah satu yang membuat masyarakat khawatir ialah ketakutan jika ada amendemen, pemilihan presiden tidak lagi dilakukan secara langsung. PPP berpendapat soal pilpres langsung tidak masuk sebagai obyek amandemen,” kata Sekjen PPP, Arsul Sani.

“Amandemen jangan menyentuh hal-hal yang sudah menjadi “Kenikmatan” demokrasi kita dalam memilih Presiden,” sambung Arsul.

Arsul meyakini amandemen GBHN tak akan sama seperti masa Orde Baru (Orba). Sehingga presiden terpilih masih leluasa untuk membawa visi misinya dalam masa pemerintahannya.

“Jika isi GBHN-nya sama seperti zaman Orba dulu, di mana GBHN juga memuat rencana pembangunan lima tahunan, maka memang ruang bagi presiden terpilih untuk membawakan visi dan misinya menjadi tidak ada. Tapi hemat saya, kalau GBHN-nya lebih berisi hal-hal yang terkait dengan arah perjalanan pembangunan jangka panjang, jadi hanya tentang hal-hal yang menyangkut haluan negara secara garis besar saja, maka yang dikhawatirkan Pak JK (Jusuf Kalla) tidak akan terjadi. ” ucap Arsul.

“Karena itu kalau GBHN diintroduksi lagi, maka baik format maupun kontennya seyogyanya berbeda dengan GBHN zaman Orba,” imbuh Arsul.

Sebelumnya, JK mengingatkan soal ‘bahaya’ jika GBHN kembali diterapkan dalam sistem ketatanegaraan. JK menilai pembangunan model GBHN bertentangan dengan sistem pemilihan umum langsung yang saat ini diterapkan di Indonesia. Menurut dia, jika GBHN kembali hidup, presiden-wakil presiden tidak bisa menyampaikan visi-misi kepada masyarakat.

“Kalau GBHN itu dimunculkan kembali, maka efeknya adalah pemilihan presiden itu tidak bisa lagi berkampanye menyampaikan visi masing-masing,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa sore. (bhimo godepok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here