Bacalon Walikota Depok Tidak Bawa Isu Lingkungan

0
87

godepok-Politik. Beberapa figur bakal calon Walikota Depok di Pilkada 2020 belum ada yang memiliki visi dan misi tentang masalah Lingkungan alam.

Para bacalon hanya membawa isu dibidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, transportasi dan bidang lainnya.

Relawan dari Tim Akar Rumput Suryadi Boges kepada wartawan saat meninjau kawasan Situ Pladen Beji mengatakan beberapa figur bakal calon walikota Depok yang telah bersosialisasi melalui spanduk dan bilboard Di wilayah depok belum menyentuh pada issue lingkungan hidup.

“Kami lihat spanduk para bacalon Walikota yang sudah terpasang belum ada yang membawa program lingkungan Hidup di Kota Depok,” katanya.

Isu lingkungan kalah bersaing dengan isu pembangunan daerah, pelayanan masyarakat dan birokrasi, pemberdayaan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.

Padahal, pembangunan yang berkelanjutan tidak lepas dari daya dukung lingkungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang benar.

Selain itu, isu lingkungan juga menjadi bagian dari kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat.

Dapat dilihat bagaimana pengelolaan lingkungan yang buruk berdampak pada bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, krisis air bersih, dan masih banyak lagi.

Dia mengatakan sangat penting melihat bagaimana komitmen para calon kepala daerah, dalam mengelola lingkungan. Komitmen ini dapat dilihat dari visi dan misi yang diusung dalam kampanye mereka.

Calon kepala daerah yang berjanji mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan atau bersedia menyelesaikan permasalahan lingkungan yang sudah ada tentu lebih serius dibanding yang tidak mencantumkannya secara eksplisit.

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dukungan DPRD dalam pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup, yang dijalankan oleh para bakal calon kepala daerah.

Kota Depok tengah menghadapi isu utama lingkungan hidup, yaitu keberadaan lahan kritis di hulu sungai, dan pengelolaan sampah yang belum optimal, minimnya ruang terbuka hijau, penanganan situ.

Memperhatikan proses alih fungsi lahan, dan meminta kepada pemerintah agar alih fungsi yang terjadi tidak merusak daya dukung lingkungan hidup, serta mendorong upaya penanaman hutan, khususnya lahan kritis.

“Kami mendorong percepatan RTRW Kota Depok dalam Perda 27/2016, untuk mencegah alih fungsi lahan yang mengganggu lingkungan,” katanya.

Mengutarakan pentingnya sistem yang memadai untuk mendukung komitmen kepala daerah dalam menjalankan program pengelolaan lingkungan hidup.(dro godepok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here