Depok Terapkan Pembatasan Skala Mikro

0

godepokSeputarDepok, Pemerintah Kota Depok memastikan tidak akan mengikuti jejak DKI Jakarta yang memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan lebih ketat dibandingkan PSBB transisi sebelumnya.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris kepada wartawan mengatakan Pemkot
sudah mendapatkan arahan umum dari Gubernur Jawa Barat dalam hal ini terkait dengan masalah peningkatan COVID-19 di Bodebek pada khususnya dan Jawa Barat pada umumnya.

Dia mengatakan, Gubernur Jabar secara umum telah mengarahkan bahwa peningkatan kasus tidak hanya di Bodebek (Bogor, Depok dan Bekasi) namun di sejumlah wilayah lainnya di Jawa Barat, zona merah.

Bertambah dua tadi dan zona oranye bertambah empat sehingga menjadi perhatian khusus dari gubernur untuk menindaklanjuti dan dikaitkan dengan keputusan dari DKI yang melakukan PSBB, walaupun tidak total 100 persen seperti di awal karena kegiatan-kegiatan dilakukan pembatasan.

Dengan arahan tersebut, Idris melalui gugus tugas akhirnya memutuskan untuk dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

“Kita diarahkan oleh gubernur untuk Bodebek ini sementara kita masih menerapkan PSBB berskala mikro dengan istilah-istilah pada setiap daerah berbeda, kalau di Depok ini pembatasan sosial kampung siaga berbasis RW,” ujarnya.

Pada saat ini dari 924 RW yang ada di Kota Depok, 93 RW masih berstatus zona merah dan dilakukan Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS).

“Tentunya pembatasan-pembatasan tertentu, untuk warga kelurahan yang memang kita katakan sebagai zona merah karena kasusnya lebih dari enam orang yang diisolasi mandiri khususnya,” ujarnya.

Ketika disinggung apa perbedaan PSBB proporsional dan PSBM, Idris menyebutkan, itu hanya pada istilah.

“PSBB proporsional itu istilah SK gubernur yang pertama tapi sekarang kita sepakati se-Bodebek untuk Jawa Barat khususnya PSBM tadi. Cuma namanya kan diserahkan ada yang per kecamatan hitungannya, kalau kita per RW,” katanya.

Sementara itu pihak Kepolisian membentuk Tim Satgas penegakan disiplin protokol kesehatan di lingkup masing-masing perusahaan, mencegah penyebaran Covid-19 dalam klaster pabrik.

“Ada sebanyak 12 Satgas yang kita bentuk dari masing-masing 12 perusahaa besar yang ada di Cimanggis dan Tapos,”ujar Kapolsek Cimanggis AKP Agus didampingi Ketua Serikat Pekerja Kota Depok, Wido Pratikno di aula pertemuan PT.Xacti, Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok, Selasa (15/9).

Polri dan TNI sebagai garda terdepan dalam melakukan pencegahan virus di masyarakat, dibantu dengan Satgas Covid-19 turun bersama dalam memberikan sosialisasi di pabrik-pabrik yang ada di wilayah Cimanggis dan Tapos.

Dirinya mengaku berdasarkan hasil evaluasi pemantauan di lokasi kerja pabrik sudah baik dan dari pihak perusahaa telah memberlakukan pengetatan penerapan protokol Covid.

Seluruh pegawai Xacti sudah terlihat tertib dan patuh dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam penerapan 3 M yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

“Kita harapkan perusahaan PT Xacti ini dapat menjadi percontohan bagi perusahaan-perusahaan lain dalam penerapan protokol kesehatan Covid -19 yang sudah diterapkan dengan sangat baik.”katanya.

Terpisah Ketua Peserikat Kerja Kota Depok, Wido Pratikno menambahkan mengucapka terima kasih atas kepedulian dalam mencegah peredaran Covid di klaster industri dengan membentuk Satgas Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19.

“Virus Corona musuh seluruh Dunia. Untuk itu menjaga kesehatan lebih penting mencegah peredaran Covid-19 di sekitar lingkup kita dan dengan dibentuk Satgas dapat membantu keluar dalam mensosialisasika keperusahaan lain bahwa serikat pekerja Depok peduli dalam kesehatan,”katanya.(dro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here