Golkar Siap Terima Masukan Terkait Pers dalam RUU Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law

0
7


godepok-Jakarta, — Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR RI sangat terbuka untuk menerima masukan dari Dewan Pers ataupun asosiasi lembaga pers yang merasa keberatan dengan rencana pemerintah yang akan memperbaiki khususnya dua pasal dalam perubahan Undang-undang (UU) No 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Rancangan Undang-undang tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
 
Partai Golkar tidak melihat adanya semangat pembatasan pers di dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Partai Golkar justru melihat adanya penguatan, khususnya pada rencana revisi pasal 18 ayat 1, UU Pers No 40 Tahun 1999, bahwa setiap setiap orang yang menghalang-halangi kemerdekaan pers akan dikenakan sanksi, dengan jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya.
 
Meskipun demikian, Dewan Pers ataupun asosiasi lembaga pers jika ada yang merasa keberatan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law, silakan menyampaikannya kepada Partai Golkar, baik secara langsung ke Fraksi Partai Golkar di DPR RI ataupun anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang duduk di alat kelengkapan dewan terkait, dalam hal ini Komisi I DPR, untuk duduk bersama membahas RUU Cipta Kerja Omnibus Law.
 
Partai Golkar juga berpandangan tidak perlu ada kekhawatiran pemerintah akan menurunkan Peraturan Pemerintah (PP) yang dapat membatasi kebebasan pers, karena dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law, sesungguhnya disebutkan pemerintah dapat mengeluarkan PP hanya dalam mengatur besaran denda dan bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran khusus yang ada di pasal 18 ayat 3 UU Pers, yang merujuk pasal 9, yaitu pers harus berbadan hukum di Indonesia. Bagi Partai Golkar semangat ini justru penguatan terhadap pers di dalam negeri.
 
Selain itu poin pasal 18 ayat 3 UU Pers pada RUU Cipta Kerja Omnibus Law justru mengalihkan pelanggaran oleh perusahaan pers dari sanksi pidana menjadi sanksi administratif, Partai Golkar berpandangan, hal itu justru lebih melindungi perusahaan pers sekaligus bentuk keberpihakan terhadap pers.
 
Partai Golkar juga meminta Dewan Pers serta asosiasi lembaga pers dapat lebih bijak dalam menjalankan tugasnya sebagai pilar demokrasi. Partai Golkar meyakini pers harus ditinggikan perannya sebagai pilar demokrasi. Meski demikian, pers tidak boleh anti kritik dan perbaikan.

Ketua Bid Media dan Penggalangan Opini PG/Ketua Komisi 1 DPR

Meutya Hafid

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here