Keluarkan Pergub, HB X Di Anggap Tak Demokratis

0

godepok-Gunungkidul, Bagaikan memakan buah simalakama, itu yang di ungkapkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menindak lanjuti somasi masyarakat sipil Yogyakarta, berkaitan dengan di keluarkan nya peraturan Gubernur DIY no 1 tahun 2021 tentang pengendalian penyampaian pendapat di muka umum.

Raja Keraton Yogyakarta ini mengatakan, Pergub itu dibuat sebagai tindak lanjut dari keluarnya Keputusan Kementerian Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/MP/2016 tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Pariwisata.

Dari Pergub no 1 tahun 2021 salah Satu poinnya adalah melarang aksi unjuk rasa di kawasan obyek vital nasional yakni kawasan Malioboro, Istana Negara Gedung Agung, Keraton Kasultanan Yogyakarta, Keraton Kadipaten Pakualaman, dan Kota Gede.

“Saya harus menindak lanjuti Keputusan Menteri Pariwisata. Jadi kalau saya tidak melakukan itu maka saya tidak akan melaksanakan amanat,” jelasnya di Kompleks Kepatihan pada Kamis (21/1/2021).

Sultan beranggapan dirinya menjadi serba salah.

“Tapi kalau saya terus nyabut nanti Menteri Pariwisata nya negur aku. Melaksanakan (Pergub) juga dianggap tidak depokratis,” jelas HB X.

Untuk saat ini HBX menyerahkan mekanisme yang ada pada keputusan PTUN bila memang ada masyarakat yang keberatan mengenai keputusan pergub yang telah di keluarkannya.

Dihari sebelumnya Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) melayangkan surat somasi kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X setelah membuat Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2021. Satu di antara poin dalam Pergub tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat Di Muka Umum Pada Ruang Terbuka ini melarang aksi unjuk rasa di lima lokasi yang telah ditetapkan sebagai obyek vital nasional oleh pemerintah pusat. Dan Kegiatan unjuk rasa hanya boleh dilakukan di luar radius 500 meter dari obyek vital nasional.(WAP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here