Koalisi Pejalan Kaki, menilai Trotoar di Depok Tidak Ramah

0
75
Terlihat sarana pejalan kaki yang tidak steril

godepok – Koalisi Pejalan Kaki menilai buruknya penyediaan fasilitas trotoar. Pemkot dinilai membiarkan lubang-lubang trotoar yang menjamur dan mengancam keselamatan pejalan kaki.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menegaskan pada Selasa (20/3) mengatakan buruknya fasilitas publik Depok mengancam keselamatan warga.

Pihaknya akan menggugat bisa ditujukkan kepada wali kota, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Satpol PP Depok.

Dasar gugatan adalah Undang – Undang No 22/2009 serta UU No 34/2007. Warga tak perlu takut menggugat Pemkot.

Koalisi, lanjut Alfred, bakal mendampingi bila warga ingin ikut mengajukan gugatan.

Pelaporan bisa dilakukan melalui aplikasi Koalisi Pejalan Kaki di media sosial.

Alfred menyatakan, keberadaan trotoar yang nyaman dan dapat diakses pejalan dengan berbagai kondisi fisik merupakan ciri peradaban kota.

Soalnya, interaksi antarwarga terjalin saat berada di fasilitas publik tersebut.‎ Sayangnya, Depok belum mampu mewujudkannya.

“Kami nilai Depok adalah kota yang tidak beradab dengan pejalan kaki,” ujarnya.

Buruknya fasilitas publik bahkan pernah menelan korban jiwa. Mahasiswa Universitas Indonesia, Fevi Silvia meninggal tertabrak sepeda motor saat menyebrang Margonda pada 21 Agustus 2016.

Alfred pun merasakan betul tidak nyamannya berjalan kaki di trotoar Margonda.

“Bila libur akhir pekan tiba, kami.lebih memilih berlibur ke Kota Bogor yang lebih ramah pejalan kaki” katanya.

Lubang-lubang trotoar Margonda yang menjamur memaksa warga berjalan di jalan raya.

Pejalan kaki mungkin tak kehilangan nyawa karena berjalan di trotoar.

Namun, nyawanya hilang tertabrak kendaraan saat memilih berjalan kaki di jalan raya ketimbang trotoar yang tak ramah.

Buruknya fasilitas publik dinilai Alfred menjadi salah satu penyebab Depok dianugerahi gelar kota tak laik huni versi Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia pada 1 Februari 2018.

“Salah satu indikatornya adalah fasilitas publik (berupa) trotoar.

Kesulitan beraktivitas di Margonda dialami pula para penyandang disabilitas. Selain lubang menganga yang mengintai, badan trotoar juga dibuat sangat tinggi. Tangga-tangga di Jembatan penghubung orang (JPO) dibuat dengan tinggi sehingga menyulitkan orang lanjut usia dan hamil melewatinya.

Kebijakan membangun JPO, lanjutnya, menunjukkan pemerintah lebih mengutamakan pengguna kendaraan dari pada pejalan kaki.

Pengendara dipermudah memacu laju kendaraannya sedangkan pejalan kaki mesti bersusah payah menaiki tangga tinggi JPO.

Padahal, tutur Alfred, kecepatan kendaraan di dalam kota tak boleh di atas 50 kilometer per-jam sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan No 111 tentang tata cara kecepatan kendaraan.(aji godepok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here