Komisi 3 Minta Kasus Nurhadi Dijadikan Pintu Masuk Pemberantasan “Mafia Peradilan”

0
5

godepok-SeputarDepok. Tertangkapnya Nurhadi Diharapkan Jadi Pintu Masuk Pemberantasan “Mafia Peradilan”

Tertangkapnya Nurhadi dan menantunya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut sebut sulit tersentuh oleh penegak hukum diapresiasi oleh Komisi 3 DPR RI, Kasus Nurhadi tersebut tergolong “high profile”.

Menurut Anggota Komisi 3 dari PPP, Arsul Sani, kinerja KPK periode ini, perlu kita acungi jempol karena dapat menangkap Nurhadi dan menantunya yang dianggap orang kuat dan tak tersentuh oleh penegak hukum, apalagi sewaktu masih menjadi pejabat utama Mahkamah Agung (MA-RI).

“Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kerja jajaran KPK yang pimpinan Firli Bahuri, yang berhasil menangkap Nurhadi dan menantunya tadi malam,” ujarnya.

Namun demikian, kata Arsul Sani, pihaknya meminta agar KPK tidak berhenti pada kasus yang menyebabkan Nurhadi menjadi tersangka saja, tapi, kasus yang saat ini disidik hendaknya menjadi pintu masuk untuk menyelidiki kasus – kasus suap di dunia peradilan yang selama ini kerap disebut “mafia peradilan” walaupun istilah mafia tidak pas karena masih harus ada pembuktian lebih lanjut.

“Saya yakin, Firli Bahuri dan kawan-kawan di KPK tidak akan berhenti pada kasus yang menjerat Nurhadi saja,” terangnya.

Lebih lanjut Arsul Sani mengatakan, jika KPK berhasil mengembangkan kasus Nurhadi ini maka akan sangat membantu dunia peradilan kita untuk mendapatkan peningkatan kepercayaan bukan saja dari masyarakat, tetapi juga dari dunia bisnis dan investor termasuk investor asing.

Sehingga, ikhtiar-ikhtiar Mahkamah Agung dan lembaga peradilan jajarannya di bidang pelayanan publik berupa kemudahan berproses perkara dari tingkat pertama hingga tingkat MA-RI akan mendatangkan apresiasi yang lebih besar ketika praktek suap bisa dibersihkan dari dunia peradilan.

Selain itu, Arsul juga menyarankan kepada KPK apabila Nurhadi mau bekerja sama atau kooperatif untuk membongkar kasus kasus serupa mafia peradilan yang selama ini diyakini banyak elemen masyarakat, maka ia layak dipertimbangkan untuk mendapat keringanan tuntutan hukum.

“Kita semua berharap kepercayaan baik dari lingkungan dalam negeri maupun kalangan dunia luar terhadap peradilan kita terus meningkat, dan salah satunya dengan memastikan bahwa praktek suap tidak ada lagi dalam proses peradilan kita” pungkasnya.(win godepok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here