KOMISI III DPR RI : UNDANG-UNDANG SPPA Belum Mengatur Warga Binaan Anak

0
19

godepok-Parlemen. Pengaturan UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) tentang warga binaan anak-anak no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi isu krusial yang melatarbelakangi pemerintah mengusulkan revisi UU Pemasyarakatan kepada DPR RI.

Komisi III DPR RI menanggapi usulan Pemerintah untuk merevisi UU SPPA tersebut dengan melakukan Forum Diskusi Grup (FDG) di propinsi Bali baru-baru ini bertempat di Jimbaran Propinsi Bali.

Komisi III menginginkan mendapatkan masukan dari civitas akademisi dan departemen terkait yang dinilai lebih efektif untuk merevisi UU SPPA tersebut yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman salah satunya tentang pengaturan terhadap Narapidana dibawah umur atau anak.

“Bahwa peraturan UU Pemasyarakatan yang yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan sistem peradilan anak yang belum tercover dalam UU Pemasyarakatan tersebut,” kata Erna Suryani Manik wakil ketua komisi III.

Senada dengan hal tersebut anggota komisi III DPR RI,Nasir Djamil menjelaskan pentingnya pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak bagi narapidana anak agar diperlakukan dengan baik dan sangat berbahaya apabila digabungkan dengan Narapidana orang dewasa seperti sekarang ini.

“Nah karena itu dalam UU SPPA kita mengatur tempat sidang anak-anak ya kemudian anak diperlakukan secara baik, karena memang sebelum SPPA ini lahir, kami ketika mengunjungi lapas , mengunjungi rutan, kami melihat ada anak-anak yang gabung dengan orang dewasa, ini bahaya sekali,” kata Nasir.

Erna menambahkan revisi UU Pemasyarakatan ini segera masuk ke tahap konsineringdan di harapkan selesai tahun ini dan melahirkan UU Pemasyarakatan yang bisa mengakomodir semua kebutuhan payung hukum lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

“Revisi UU Pemasyarakatan ini kami akan masuk dalam tahap konsinering dan mudah-mudahan periode DPR RI 2014-2019 kita bisa mendapatkan UU baru tentang Pemasyarakatan yang lebih bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhandi lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” imbuhnya. (bhimo-difo godepok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here