Mau Di Eksekusi, warga Korban Cijago Lakukan Perlawanan Hukum

0
14

godepok – Masyarakat yang menjadi korban pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi di Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji dan Kelurahan Bakti Jaya, Sukmajaya akan melakukan perlawanan hukum menolak rencana eksekusi yang rencanaya akan di laksanakan pada Senin (10/12) mendatang.

Warga Cijago kecewa dan siap melawan rencana eksekusi pengosongan lahan dan bangunan yang akan dilakukan pihak Pengadilan Negeri (PN) Depok.

“Kami siap menghadang dan melawan,” kata Edi Sharil, koordinator warga Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya pada Kamis (6/12).

Dia mengatakan,masalah ganti rugi yang dituntut warga tengah diproses hukum yaitu banding tapi kenapa ada surat yang diberikan pihak PN Depok kaitan rencana eksekusi pengosongan lahan dan rumah yang ditempati selama ini.

“Jelas tidak mentaati hukum dan memberikan kesempatan ke warga kecil untuk mencari keadilan,” ujarnya.

Aksi siap melawan dan mempertahankan sejumlah warga terkait adanya surat yang dikeluarkan pihak PN Depok tertulis berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri Depok, nomor: 41/Pen.Pdt/Eks.Peng/2018/PN.Dpk jo. Nomor: 8/Cons/2017/PN.Dpk. tanggal 16 Agustus 2018 pengadilan akan melakukan eksekusi pengosongan.

Rencana eksekusi direncanakan pada Senin (10/12) sekitar pukul 09.00 jika warga tidak mengosongkan tanah berikut bangunannya.

Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat pemberitahuan yaitu hari Jumat, (7/12) belum juga mengosongkan lahan dan bangunan maka pihak PN Depok akan melakukan upaya pengosongan paksa

Koordinator warga Tol Cijago, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, menambahkan surat pemberitahuan rencana eksekusi paksa jelas bertentangan dengan hukum yang ada.

“Jadi, keluarnya surat pengosongan atau eksekusi paksa kami nilai adalah pelanggaran terhadap keputusan PN Depok sendiri,” ujarnya.

Dia menengaskan bahwa proses hukum oleh warga kaitan pembebasan lahan yang terkena proyek jalan tol Cijago belum ada putusan pengadilan yang berkekutan hukum tetap atau inkracht.

“Warga sedang dalam proses banding, hargailah proses hukum, kan katanya kita negara hukum,”katanya.

Perlawanan hukum yang dinlakukan, melakukan banding dan permohonan penundaan eksekusi kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Dia dan warga lainnya masih memiliki Sertifikat, belum ada kesepakatan pembayaran, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Warga menolak pembayaran uang ganti rugi yang sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Kota Depok atau konsyinasi.

“Kami menolak uang ganti rugi yang dititipkan di pengadilan negeri karena tidak sesuai dengan nilai tim appersial”katanya.

Dia mengatakan warga juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Depok terkait Konsyinasi yang nilai ganti ruginya yang ditetapkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Depok selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T).

“Kami menuntut keadilan dan disamakan untuk ganti rugi dengan yang lain, selama ini tim appresial masih menggunakan survei tahun 2015 dimana masa berlakunya sudah habis”katanya.

Warga telah mengajukan gugatan ke PN Depok mengenai ganti rugi lahan tersebut dan proses hukumnya sedang berjalan.

“Kami warga korban tol Cijago meminta agar eksekusi pembebasan lahan Jalan Tol Cijago ditunda, sampai keputusan hukum inkrah. Kami meminta agar PN Depok berlaku adil dengan menunda eksekusi sebelum adanya pembayaran lahan warga,” jelasnya.

Warga akan melakukan perlawanan jika PN Depok melakukan eksekusi pengosongan rumah.

“Jika tetap dilakukan eksekusi, warga kami akan tetap mempertahankan rumah dengan cara apa pun,” tegasnya.

Lokasi lainnya warga di beberapa RW di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, yang terkena pembebasan lahan Jalan Tol Cijago menolak mentah-mentah harga ganti rugi yang diajukan tim apresial dari Pemkot Depok.(dro godepok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here