MK Menjawab Tegas Soal Banyak Tekanan Jelang Sidang Sengketa Pilpres 2019

0

godepok-Nasional. Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2019, Jumat 14 Juni 2019. Banyak kalangan baik dari masyarakat umum sampai dengan para pengamat politik yang meragukan independensi MK dalam penyelesaian sengketa Pilpres 2019.

Bukan hanya itu saja, banyak serangan yang mengatakan ada intervensi terhadap MK terkait penyelesaian sengketa Pilpres 2019. Berikut ini jawaban MK secara tegas dan lugas terkait tudingan soal intervensi:

1. Panitera MK Tidak berhak menolak perbaikan dalil aduan.

Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyerahkan perbaikan dalil atas pengajuan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu menuai kritik dari kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.

TKN menganggap perbaikan pengajuan oleh BPN menyalahi aturan PMK Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas PMK Nomor 5 Tahun 2018 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilu. Kubu BPN, diwakili Denny Indriyana menegaskan pengajuan perbaikan masih diterima MK dibuktikan dengan adanya nomor registrasi.

Dua kubu saling berkukuh dengan pendapat mereka. Juru Bicara MK, Fajar Laksono, meluruskan dan menjelaskan berkas yang diregistrasi bukan perbaikan akan tetapi permohonan awal oleh BPN pada 24 Mei. Fajar menambahkan, pihak penggugat yakni BPN juga bisa menyampaikan secara langsung ke hakim saat sidang pendahuluan.

“Perbaikan itu dijadikan lampiran dalam permohonan yang diregister,” kata Fajar di kantor MK, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

Diterima atau tidaknya pengajuan perbaikan oleh Hakim MK, Fajar mengatakan itu semua merupakan otoritas hakim. Panitera MK tidak berwenang menolak pengajuan permohonan perbaikan. “Itu nanti otoritas hakim apakah akan dipertimbangkan atau tidak,” ujarnya.

2. Independensi 9 Hakim MK dipertanyakan

Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman menjamin independensi sembilan hakim konstitusi, yang akan memeriksa dan mengadili perkara sengketa Pemilu 2019 di MK.

“Saya berani menjamin independensi seluruh hakim konstitusi. Saya bisa memastikan dan meyakinkan bahwa independensi itu adalah hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Anwar seperti dikutip dari Antara.

3. MK alat kekuasaan ? MK hanya tunduk dengan Konstitusi.

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman juga mengatakan siapapun yang memiliki tujuan untuk melakukan intervensi terhadap proses persidangan sengketa Pemilu 2019, tidak akan berarti bagi para hakim konstitusi. Para hakim akan tetap independen dan tidak terpengaruh dengan banyak tekanan.

“Bagaimanapun intervensinya, baik moril dan sebagainya, itu tidak akan ada artinya bagi kami. Kami hanya tunduk kepada konstitusi dan hanya takut kepada Allah SWT,” ujar Anwar Usman ketua Mahkamah Konstitusi. (bhimo godepok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here