PBHI Kecam Rapid Tes Covid-19 Diprioritaskan untuk Anggota DPR

0
6

godepok-SeputarDepok. Kabar tentang adanya rapid test Virus Covid-19 yang akan dilakukan kepada seluruh anggota DPR RI beserta keluarga menuai beragam sorotan, pasalnya, pasca Pemerintah Indonesia menetapkan pandemi virus Covid-19 sebagai bencana nasional per Sabtu 14 Maret 2020 oleh Presiden melalui Kepala BNPB. Sampai 24 Maret 2020, Sekjen DPR RI mengumumkan bahwa 575 orang anggota DPR RI beserta keluarganya dengan jumlah sekitar 2.000 orang akan diprioritaskan untuk menjalani rapid test tersebut.

Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, Pengumuman dari Sekjen DPR RI ini tentu sangat mengiris hati nurani dan etika publik, karena ditengah kondisi darurat seperti ini dan maraknya penberitaan berbagai tentang sulitnya masyarakat umum mengakses rujukan/rekomendasi pemeriksaan virus Covid-19, pelaksanaan rapid test malah dipriorotaskan untuk anggota DPR dan keluraga nya.

“Prioritas Rapid test Covid-19 harus dilakukan berdasarkan kebutuhan Pasien, bukan berdasarkan keistimewaan karena status Anggota DPR dan keluarganya. Jika demikian maka telah melanggar prinsip kesetaraan dalam HAM sekaligus terjadi diskriminasi bagi masyarakat umum yang terdampak Covid-19 yang bukan Anggota DPR atau keluarganya. Ini sungguh melecehkan nilai-nilai kemanusiaan,” kata Julius.

Karena menurutnya, Pemerintah Republik Indonesia telah menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) terkait Hak Atas Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, lewat Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, kemudian Pasal 28H ayat (1), Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“PBHI mengecam keras rencana DPR RI ini, karena hak atas kesehatan adalah hak dasar seluruh warga negara yang tidak dapat ditunda, dikurangi, dibatasi atau dihapuskan (non-derogable rights),” pungkasnya.

Semantara itu, Totok Yuliyanto Ketua PBHI menambahkan, Pasal 14 UU Kesehatan mewajibkan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

“Pemenuhan hak atas kesehatan salah satunya dilakukan dengan upaya penyembuhan melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal dan tidak diskriminatif,” katanya.

Karenanya, dengan adanya perihal tersebut, kata Totok, pihaknya menuntut agar Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI, Puan Maharani membatalkan rencana rapid test yang diprioritaskan kepada anggota DPR RI beserta keluarganya karena melanggar HAM, khususnya Hak Atas Kesehatan serta bertentangan dengan prinsip HAM, yaitu kesetaraan dan non-diskriminasi.

Kemudian, lanjutnya, Presiden Joko Widodo dan Satgas Covid-19 dapat memprioritaskan rapid test Covid-19 kepada masyarakat luas, utamanya yang berstatus ODP, PDP dan tenaga kesehatan yang berisiko tinggi untuk terdampak.

“Komnas HAM RI juga diharapkan dapat bersikap proaktif dan turut bekerja dalam penanganan Covid-19 dan memastikan penanganan COVID-19 dilakukan sesuai standar HAM dan Hak Atas Kesehatan, dan bukan kepentingan golongan atau politik,” tandasnya.(Man godepok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here