Pemkot Depok dan UPT Tidak Berhak Kelola Pasar Kemirimuka

0
92

godepokSeputarDepok, Petugas Kantor Unit Pengelolaan Pasar Kemirimuka, Kecamatan Beji tidak berhak melakukan pengelola Pasar Kemirimuka.

Kuasa Hukum PT Petamburan Jaya Raya Saor Siagian SH.MH, mengatakan sudah ada putusan dari Lembaga Negara bahwa Pasar Kemirimuka merupakan milik PT Petamburan Jaya Raya.

Disini sudah jelas dengan adanya putusan tersebut namun petugas UPT Pasar Kemirimuka tetap saja melakukan pengelolaan Pasar Kemirimuka salah satunya menarik retribusi kepada para pedagang dan dugaan mengontrak kios jadi rumah huni

Seharusnya Pemkot Depok melalui UPT Pasar Kemirimuka tidak boleh melakukan Pengelolaan mulai retribusi karena disini sudah jelas PT Petamburan Jaya Raya yang sudah sah dan kuat dalam putusan Lembaga Negara.

Ia menilai jika memang ada penarikan retribusi maka penarikan retribusi tersebut melanggar hukum dan bisa dicap dugaan pungli.

“Itu namanya pungli, melanggar hukum, dan harus dihentikan,”katanya.

Dia menegaskan Pemkot Depok dan Petugas UPT tidak berhak mengelola Pasar Kemirimuka jika masih melakukannya maka akan dilaporkan ke pihak berwajib karena dugaan pungutan liar atau Pungli.

Sementara itu, salah satu pengontrak yang enggan disebutkan namanya mengatakan jika dia bersama keluarganya mengontrak kios di Pasar Kemirimuka dikenakan biaya sekitar Rp 400.000 perbulan.

Dia beralasan mengontrak di kios pasar Kemirimuka karena harganya yang dinilai relatif murah.

“Ya sepetakan bayarnya Rp 400 ribu perbulan, dapat listrik, kalau mandi atau MCK ya di MCK umum kena biaya Rp 2000 sekali pakai,” ungkapnya.

Ketua PPTMD Yaya Baharya saat dikonfirmasi membenarkan adanya penarikan retribusi kepada para pedagang.

Yaya mengatakan penarikan retribusi dituding melanggar ucapan Walikota Mohammad Idris dalam websitenya Mohammad Idris Com mengatakan
pada Jum’at 19 Mei 2017 Walikota menarik semua Unit Pengelola Teknis (UPT) Pasar Kemiri Muka, karena statusnya masih status quo.

Artinya sudah bukan milik Pemerintah Kota Depok karena dimenangkan oleh PT Petamburan, maka Pemerintah Kota Depok tidak melakukan kegiatan apapun, seperti penarikan retribusi ketertiban, parkir, sampah, dan sebagainya.

Ditambah lagi dari pihak kepolisian melarang adanya penarikan/retribusi apapun oleh pihak aparat Pemerintah Kota Depok karena bisa dikategorikan pungutan liar dan bisa terkena oleh tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

“Saya tidak mau hanya karena uang sepuluh ribu, dua puluh ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS) masuk penjara,”katanya.

Dalam websitenya Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan akhirnya secara status diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bogor aset ini dimenangkan untuk PT. Petamburan pada tahun 2007.

Ketika sudah dimenangkan secara hukum oleh Pengadilan Negeri (PN) Bogor maka MA memerintahkan untuk dieksekusi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PT Petamburan.

Dalam keterangannya itu Walikota Depok Mohammad Idris menambahkan untuk masalah peruntukannya diakui Pemkot Depok tetap minta kepada PT Petamburan Jaya Raya supaya dibangun pasar bisa berupa pasar modern, pasar tradisional atau pasar rakyat.

Sebelumnya Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan seluruh aktivitas penarikan retribusi di Unit Pengelolaan Teknis di lingkungan Pasar Kemirimuka harus dihentikan.

Harus dihentikan retribusi di Kemirimuka penarikan retribusi yang dilakukan dinilai berbentuk pungutan liar.

“Saya tidak mau hanya karena uang sepuluh ribu ASN dikenakan hukum. Penarikan retribusi di lingkungan Pasar Kemirimuka tidak ada lagi karena kawasan tersebut masih dalam proses di Pengadilan,”katanya.(dro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here