Puan : MKD Dituntut dalam Menyusun Kebijakan DPR RI Melihat Latar Belakang Budaya

0
Ketua DPR, Puan Maharani

godepok-Jakarta, — Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi pembicara kunci dalam acara dalam Seminar Nasional dengan tema “Arah Baru Kebijakan MKD : Upaya Menghadirkan Peradaban “Hikmah”.

Ketua DPR  mengatakan dalam pidatonya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dituntut mampu menyusun langkah dan arah baru kebijakan yang dapat menghadirkan lembaga perwakilan yang berkeadaban dan berkebudayaan.

Tuntutan tersebut mengingat MKD mendapatkan penambahan fungsi dan kewenangan dalam aturan baru di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018.

“Ada penambahan kewenangan, bukan hanya melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota, tapi juga pencegahan, pengawasan, dan penindakan, itu artinya menjadi tugas dari MKD untuk menjaga kehormatan kita semua dari awalnya,” kata Puan ketika membuka kegiatan seminar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Hotel Crowne Plaza Jakarta, Senin (24/2).

Dalam penegakan kewenangan kehormatan dewan tersebut, menurut dia, harus dilakukan dengan cara-cara berkebudayaan, karena DPR merupakan perwakilan dari seluruh wilayah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya berbeda-beda.

“Saya selalu menyampaikan kebudayaan, kebudayaan dan kebudayaan, karena Indonesia itu terdiri dari 270 juta orang, 17.000 pulau, 200 lebih kabupaten kota, 34 provinsi dengan budaya yang berbeda-beda,” kata dia.

Setiap orang, kata dia, tentunya memiliki cara-cara berbeda tergatung dari mana sukunya, dalam mengapresiasikan atau menyampaikan pendapat mereka, cara berbeda tersebut mesti dipahami MKD dalam menentukan kebijakannya.

“Artinya, kemudian kita bisa memahami bagaimana kebudayaan dari saudara-saudara kita, dengan perbedaan-perbedaan tersebut, ini juga tentu saja yang perlu dirumuskan oleh MKD, kadang kala berbeda kebudayaan, berbeda pula cara penyampaian dari saudara-saudara kita,” ucapnya.

Jangan sampai, perbedaan budaya mengapresiasikan dan menyampaikan pendapat tersebut kata dia berakhir menjadi salah persepsi, dan akibatnya kurang tepat dalam menentukan tindakan terhadap anggota DPR tersebut.

“Kemudian hanya salah persepsi, salah-salah perkataan yang tidak dengan niat jahat, tentu saja itu pun harus dilihat dulu secara budaya, kadang kala ada dari saudara kita terdengar penyampaiannya terdengar secara kasar, namun belum tentu juga itu keinginannya, (itu karena budayanya),” ujar Puan.(bhimo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here