Rp.3,1 Triliun APBD Kota Depok Disetujui Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota

0

godepok. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok 2018, disetujui DPRD Depok Rp 3,1 triliun saat Rapat Paripurna agenda Persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD 2018, kemarin. Sementara, Pendapatan Daerah Kota 2018 sekitar Rp2,3 triliun dan Belanja Daerah Rp 2,8 triliun.

Dalam laporannya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok, Yuni Indriani menyampaikan bahwa  Banggar bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati target pendapatan daerah sebesar Rp 2,23 triliun. Anggaran tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1,02 triliun serta Dana perimbangan sebesar Rp 982 miliar.

“Sementara itu anggaran pendapatan lain-lain yang bersumber dari pendapatan daerah yang sah, mencapai Rp 366 miliar,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yuni mengatakan, terkait Anggaran Belanja Daerah Kota Depok di tahun 2018, telah disetujui sebesar Rp 2,802 triliun. Jumlah tersebut, meliput belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

“Untuk belanja tidak langsung, Banggar DPRD Depok menyetujui anggaran sebesar Rp 1,094 triliun. Sementara itu, untuk anggaran belanja langsung disepakati sebesar Rp 1,707 triliun,” terangnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, lanjutnya, selaku badan eksekutif juga dinilai perlu untuk memperhatikan sejumlah aspek. Salah satunya, agar target pendapatan di tahun 2018 dapat dilakukan penghitungan secara matang.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Depok, Nina Suzana, mengatakan, APBD 2018 baru disetujui oleh DPRD Depok sebesar 2,8 Triliun.

“Sementara yang disetujui  nilainya 2,8 T, karena masih ada pendapatan dari pusat  yang belum dicantumkan ke dalam APBD 2018,”ujarnya.

Lebih lanjut kata Nina,Dana yang belum dimasukan itu seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), dan yang lainnya, karena belum ada SK Mentri Keuangan sehingga belum masuk kedalam pendapatan dan belanja.

“APBD 2018 baru disetujui oleh DPRD Depok. Jadi, setelah disetujui  nantinya akan ada evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar),”pungkasnya.(win godepok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here