Ruwetnya Kepala Desa Tangani Bantuan Warga

0
152

godepok-Gunungkidul. Bantuan langsung tunai yang di harapkan pemerintah pusat sebagai stimulan alternatif daya ungkit ekonomi masyarakat malah menjadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri.

Beban kepala desa semakin menumpuk selain harus merombak RKPDES, penyusuain kembali APBDes, kelapa desa masih di pusingkan oleh pemotongan ADD yang di lakukan pemerintah Kabupaten.

Carut marut pendataan yang dilakukan pemerintah di tambah tidak di libatkannya pihak pemerintah Desa sejak awal dalam melakukan pendataan penerima BLT membuat kegaduhan tersendiri di akar rumput. Kabupaten Gunungkidul misalnya banyak kepala desa mengalami kegagapan dalam menjawab pertanyaan-pertannyaan warganya, di tambah lagi ada sebagian masyarakat yang sudah menerima BLT sebesar 600 ribu rupiah ada yang belum menerima, sehingga hal ini di anggap kepala desa dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat desa.

Keruwetan ini di ungkapkan dua Kepala Desa, Kaderi kepala Desa Ngalang dan Sunaryo kepala desa pilangrejo yang sempat di temui GoDepok.com pada Kamis (14/5/2020). Kedua kepala desa ini mengeluhkan keruwetan yang di alaminya.

Kaderi Kelapa Desa Ngalang mengatakan baru selesai melakukan verifikasi data masyarakat nya yang berhak menerima bantuan.

“Ini yang menjadi keruwetan kita ada beberapa desa yang belum menerima data ko sudah dapat melaksanakan musdes dan pendistribusian BLT, tapi menurut saya memang dalam kondisi seperti ini semua kebingungan mas, sehingga kita lihat saja baik pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pemerintah pusat sendiri kebijakannya berubah-ubah, yang pasti kita akan laksanakan sebaik mungkin buat masyarakat desa Ngalang,” ungkap Kaderi.

Banyaknya bantuan yang di gelontorkan pemerintah pusat pada masyarakat melalui tiap-tiap kementrian juga bertambah kebingungan masyarakat dalam menerimanya, sehingga masyarakat tidak bisa memilah mana bantuan yang langsung dari pemerintah pusat dengan APBN nya, mana bantuan pemerintah provinsi dan Kabupaten melalui APBD nya.

Sunaryo Kepala Desa Pilangrejo, Kecamatan Nglipar mengatakan saat ini Kepala Desa dan perangkat desa menjadi bulan-bulanan masyarakat bawah.

“Ini masyarakat tidak mengerti apakah ini bantuan APBN atau APBD kabupaten atau provinsi taunya mereka bantuan saja, sehingga pada saat ada warga masyarakat yang menerima BLT APBN yang melalui rekening, kami sebagai pemerintah desa yang di serang oleh warga kami,” ungkap Sunaryo.

Naryo menambahkan kebingungan kepala desa karena tidak adanya koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa.

“Untuk Desa Pilangrejo sendiri kemarin di uyak-uyak (dikejar) untuk mensetorkan data masyarakat penerima BLT, namun setelah kita kirim yang keluar bukan data yang kita kirim ke kabupaten, malah masyarakat kami yang seharusnya tidak dapat malah dapat, ada yang PNS, pensiunan ada juga yang orangnya sudah meninggal masuk dalam daftar penerima bantuan, dari 413 warga Pilangrejo yang kami ajukan tidak ada yang nyantol (masuk), ini kan tidak tepat seharusnya kalo minta data ya yang keluarkan data yang kami kirim,” tambah Sunaryo.

Untuk Desa Pilangrejo sendiri bantuan sosial langsung tunai terdaftar sebanyak 264 kepala keluarga, sedangkan untuk bantuan BLT dana desa hanya terdaftar 166 kepala keluarga. Masih tersisa 96 kepala keluarga yang belum dapat terkaver.

“Masih ada 96 kepala keluarga yang belum terkaver sehingga kami merasa kebingungan mau kami ambilkan dari bantuan apa lagi ini, dan otomatis yang akan di salahkan oleh masyarakat ya kepala dusun dan pemerintah desa,” imbuhnya.

Terkait dengan rencana pemerintah Kabupaten memotong ADD Sunaryo berharap agar di tinjau kembali, informasi yang di terima redaksi sebesar 100 -125 juta ADD tiap desa akan di pangkas dalam penanganan covid-19 ini.(WAP godepok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here