Satpol PP Peringatkan Perumahan Diduga Ilegal di Meruyung

0
123

godepok-SeputarDepok. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok memberikan surat peringatan kedua terhadap perumahan Grand Zannis Cinere di Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo.

Plh Kepala Satpol PP Kota Depok Syaifudin dalam suratnya mengatakan pihaknya melakukan pengecekan di lapangan dan menemukan pembangunan perumahan tersebut diduga belum ada surat Izin Mendirikan Bangunan.

Dengan tidak adanya surat IMB maka pihaknya mengimbau kepada pengembang untuk memberhentikan kegiatannya dan segera melakukan pengurusan surat IMB.

“Jika surat ini tidak diindahkan maka kami akan mengirimkan surat peringatan dan mengambil tindakan,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok Yulistiani dalam surat yang didapat Harian Sederhana menyatakan pihaknya belum menerima adanya permohonan surat IMB dari perumahan tersebut dan tidak terdaftar.

Di lokasi lain Kasno menambahkan perumahan tersebut diduga belum berizin bukan kata dia, tapi dari Pemkot Depok.

Dan ada semua buktinya yang memang menyatakan belum berizin.

Kalau memang sudah berizin tolong dong beritahu mana hasil yang menyatakan sudah berizin.

“Terkait dengan pemberitaan di Facebook tentang Grand Zannis, saya sebagai aktivis berhak untuk memberitahukan ke warga masyarakat, supaya tidak ada korban korban lain,” katanya.

Dia mengatakan perumahan tersebut diduga memanglah tidak berizin alias Ilegal,

“Hal tersebut bukan kata saya melainkan kata Pemerintah Kota Depok yakni, Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor Surat 648/101-DPMPTSP perihal Informasi Peizinan dan Surat Sat Pol PP Kota Depok dengan No Surat 300/485,” katanya.

Menurutnya, jika di bilang itu adalah terkena undang undang IT dari mana.

Terkait masalah ini, Kasno meminta kepada Pemerintah Kota Depok, tolonglah hal yang untuk penegakan perda, dengan sungguh-sungguh dan benar.

Sehingga masyarakat tidak ada korban penipuan dari oknum pengembang yang nakal.

Perlu diektahui sebelumnya, Kuasa Hukum BJ, Mukhlis Effendi mengatakan, langkah pelaporan ini karena kliennya merasa dirugikan.

Akun K dinilai telah memposting berikut mengunggah gambar perumahan milik BJ di FB dan menuduh perumahan tersebut ilegal dan tanpa izin.

Dari postingan ini, kata Mukhlis, kliennya merugi. Karena kehilangan konsumen calon pembeli. “Tentu merugikan,” jelasnya.

Ia menjelaskan, pada perumahan tersebut, bukan hanya di satu wilayah saja. Tapi nanti ada di beberapa daerah yang mau digarap.(dro godepok)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here